Samsul Hidayat

Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki sejarah politik yang kompleks dan dinamis, terutama terkait dengan hubungan antara agama dan negara. Sepanjang sejarahnya, Indonesia telah mengalami berbagai bentuk pemerintahan, mulai dari kolonialisme hingga demokrasi modern, dengan periode-periode otoritarianisme yang menonjol seperti di era Orde Lama dan Orde Baru. Dalam konteks ini, peran organisasi sosial Islam menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara otoritas negara dan kebebasan beragama. Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam membentuk pandangan dan sikap organisasi sosial Islam di Indonesia adalah Buya Hamka melalui karya monumentalnya, Tafsir al-Azhar.

 

Artikel "Implications of Hamka’s Thoughts in Tafsir al-Azhar on the Standpoint of Islamic Social Organization in Preventing Authoritarianism in Indonesia" (2024) Rofiq dkk mengkaji bagaimana pemikiran Hamka dalam Tafsir al-Azhar berperan dalam mencegah otoritarianisme dan mempengaruhi sikap organisasi sosial Islam seperti Muhammadiyah. Artikel ini menawarkan analisis mendalam tentang bagaimana tafsir Al-Qur'an dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung demokrasi dan menolak kekuasaan absolut. Tulisan ini akan mengembangkan analisis artikel tersebut dari perspektif Studi Agama, dengan fokus pada implikasi pemikiran Hamka terhadap dinamika hubungan antara agama dan negara di Indonesia.

 

 

Syura (musyawarah) adalah salah satu konsep utama yang ditekankan oleh Hamka dalam Tafsir al-Azhar. Menurut Hamka, syura adalah prinsip dasar dalam Islam yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan. Hamka memandang syura sebagai bentuk partisipasi kolektif yang memberikan hak kepada semua anggota masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga menghindari dominasi kekuasaan oleh segelintir elit. Dari perspektif Hamka, kekuasaan absolut yang tidak mengindahkan prinsip syura bertentangan dengan ajaran Islam dan berpotensi menciptakan otoritarianisme.

 

Dalam konteks Indonesia, Hamka mengkritik keras segala bentuk pemerintahan yang cenderung otoriter dan tidak memberikan ruang bagi musyawarah dan partisipasi rakyat. Pemikiran ini kemudian diterjemahkan oleh organisasi sosial Islam seperti Muhammadiyah, yang mengambil sikap netral dan lebih fokus pada pemberdayaan sosial daripada terlibat dalam politik praktis yang cenderung otoritarian.

 

 

Pemikiran Hamka dalam Tafsir al-Azhar memberikan fondasi teologis bagi organisasi sosial Islam untuk menolak otoritarianisme dan memperjuangkan demokrasi. Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, mengambil inspirasi dari pemikiran Hamka dalam mengembangkan strategi dan sikapnya terhadap negara. Muhammadiyah, di bawah pengaruh Hamka, memilih untuk tetap independen dari intervensi politik negara dan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial sebagai bentuk kontribusinya bagi masyarakat.

 

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemikiran keagamaan dapat memainkan peran penting dalam membentuk sikap politik organisasi. Dari perspektif Studi Agama, hal ini memperlihatkan bagaimana tafsir Al-Qur'an dapat berfungsi sebagai alat untuk menentang otoritarianisme dan mendukung prinsip-prinsip demokrasi. Hamka melalui Tafsir al-Azhar menawarkan pandangan bahwa Islam tidak mendukung kekuasaan yang absolut dan menekankan pentingnya keadilan sosial dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

 

Namun, penting untuk mencatat bahwa sikap ini tidak selalu mudah untuk dipertahankan, terutama dalam konteks rezim yang represif. Organisasi seperti Muhammadiyah sering kali berada di bawah tekanan untuk berkompromi atau bahkan tunduk pada kekuasaan negara. Namun, dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Hamka, organisasi-organisasi ini dapat tetap teguh dalam mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

 

 

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dengan fokus utama pada Tafsir al-Azhar dan dokumen sejarah terkait organisasi sosial Islam di Indonesia, khususnya Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Metodologi ini memungkinkan penulis untuk menghubungkan pemikiran teologis Hamka dengan dinamika politik yang terjadi selama masa Orde Baru di Indonesia.

 

Namun, dari perspektif Studi Agama, pendekatan ini dapat dianggap kurang lengkap tanpa adanya analisis komparatif dengan tafsir dari ulama lain yang mungkin memiliki pandangan berbeda tentang hubungan antara agama dan negara. Islam adalah tradisi yang kaya akan pluralitas interpretasi, dan penting untuk mempertimbangkan berbagai perspektif untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang peran agama dalam politik.

 

Selain itu, pendekatan ini juga dapat diperluas dengan menggabungkan data lapangan, seperti wawancara dengan tokoh-tokoh organisasi sosial Islam dan analisis terhadap kebijakan organisasi dalam menghadapi otoritarianisme. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana pemikiran Hamka diterapkan dalam praktik oleh organisasi-organisasi ini.

 

 

Salah satu kritik utama terhadap artikel ini adalah ketergantungannya pada Tafsir al-Azhar sebagai sumber utama dalam memahami sikap organisasi sosial Islam terhadap negara. Meskipun Tafsir al-Azhar adalah karya monumental dan sangat berpengaruh, penting untuk diingat bahwa ada banyak tafsir lain yang mungkin menawarkan perspektif berbeda tentang hubungan antara agama dan politik.

 

Dalam tradisi Islam, tafsir Al-Qur'an tidak bersifat monolitik. Ada berbagai pendekatan dan metode yang digunakan oleh para mufassir untuk menafsirkan teks suci, dan setiap tafsir mencerminkan konteks sosial, politik, dan budaya di mana ia ditulis. Dengan demikian, mengandalkan satu tafsir tunggal berisiko mengabaikan keragaman pemikiran dalam Islam. Artikel ini akan lebih kaya dan mendalam jika penulis memasukkan analisis dari tafsir lain atau dari ulama yang memiliki pandangan berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pemikiran Islam dalam konteks politik.

 

Sebagai contoh, analisis komparatif antara Tafsir al-Azhar dan tafsir dari ulama lain seperti Sayyid Qutb atau Abul A'la Maududi yang juga membahas hubungan antara agama dan negara dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana Islam memandang kekuasaan dan otoritas. Dengan demikian, kita dapat memahami bagaimana berbagai interpretasi Al-Qur'an memengaruhi sikap organisasi sosial Islam terhadap negara dan otoritarianisme.

 

 

Artikel ini menyimpulkan bahwa pemikiran Hamka, khususnya penekanannya pada syura dan pemisahan otoritas agama dari negara, telah memperkuat demokrasi di Indonesia. Muhammadiyah, di bawah pengaruh Hamka, memilih untuk fokus pada pemberdayaan sosial dan mengambil sikap independen dari politik praktis, yang menurut artikel ini, membantu mencegah co-optation oleh rezim otoriter.

 

Dari perspektif Studi Agama, ini adalah argumen yang kuat dan relevan. Hamka, melalui Tafsir al-Azhar, menunjukkan bahwa Islam dapat berfungsi sebagai kekuatan untuk mendukung demokrasi dan menolak otoritarianisme. Pemisahan antara otoritas agama dan negara yang ditekankan oleh Hamka memberikan dasar bagi organisasi sosial Islam untuk menjaga independensinya dan fokus pada pemberdayaan masyarakat.

 

Namun, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana ide-ide ini diterapkan dalam praktik oleh organisasi sosial Islam lainnya di luar Muhammadiyah, seperti Nahdlatul Ulama (NU), yang mungkin memiliki pendekatan berbeda terhadap hubungan antara agama dan negara. Analisis komparatif ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana berbagai organisasi sosial Islam di Indonesia menavigasi dinamika politik yang kompleks dan bagaimana mereka berkontribusi pada penguatan demokrasi.

 

 

Meskipun artikel ini menekankan keberhasilan Muhammadiyah dalam mempertahankan independensinya, tantangan dalam menghadapi otoritarianisme tidak dapat diabaikan. Rezim otoriter sering kali menggunakan strategi co-optation, intimidasi, dan represi untuk menundukkan organisasi sosial yang dianggap berpotensi menentang kekuasaan mereka. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana organisasi sosial Islam lainnya, seperti NU atau organisasi yang lebih kecil, menghadapi tantangan serupa di bawah rezim otoriter.

 

Dari perspektif Studi Agama, ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana organisasi-organisasi ini menyeimbangkan antara prinsip-prinsip keagamaan mereka dan kebutuhan pragmatis untuk bertahan di bawah rezim otoriter. Apakah mereka tetap berpegang pada prinsip-prinsip keagamaan mereka ataukah mereka berkompromi untuk menjaga kelangsungan organisasi? Penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi dinamika ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran agama dalam politik Indonesia dan bagaimana organisasi sosial Islam menavigasi tantangan otoritarianisme.

 

 

Artikel "Implications of Hamka’s Thoughts in Tafsir al-Azhar on the Standpoint of Islamic Social Organization in Preventing Authoritarianism in Indonesia" memberikan kontribusi penting dalam memahami peran pemikiran Hamka dalam membentuk sikap organisasi sosial Islam terhadap negara, terutama dalam konteks mencegah otoritarianisme. Dari perspektif Studi Agama, artikel ini menunjukkan bahwa tafsir Al-Qur'an dapat berfungsi sebagai alat yang kuat untuk mendukung demokrasi dan menolak otoritarianisme.

 

Namun, artikel ini juga menunjukkan beberapa keterbatasan, terutama dalam hal ketergantungan pada satu tafsir dan kurangnya analisis komparatif dengan tafsir lain. Untuk memahami sepenuhnya peran agama dalam politik Indonesia, penting untuk mempertimbangkan pluralitas interpretasi dalam Islam dan bagaimana tafsir-tafsir ini diterapkan dalam konteks sosial dan politik yang berbeda.

 

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana ide-ide yang diungkapkan dalam Tafsir al-Azhar diterapkan dalam praktik oleh berbagai organisasi sosial Islam di Indonesia, serta bagaimana mereka menavigasi tantangan otoritarianisme dalam konteks yang lebih luas. Dengan demikian, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran agama dalam membentuk lanskap politik di Indonesia dan bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat mendukung penguatan demokrasi dan mencegah otoritarianisme.

 

Referensi